pengajuan penghapusan terhadap barang milik daerah yang masih layak pakai, barang milik 3 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 4 Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
29 Jun 2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara. Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk. 2 Des 2012 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah PP No. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan. Pasal 5 (1) Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang: a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau Dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pelaks Ktgsn Pengelolaan BMD 1. Masih terdapatnya barang milik daerah yang belum terinventarisasi secara benar. 2. Kualitas SDM pengelola BMD pada tingkat pengurus barang, penyimpan barang dan petugas akuntansi di SKPD, UPTD yang masih perlu ditingkatkan. 3. Kurang memadainya informasi potensi optimalisasi asset
NASKAH AKADEMIK PERDA PENGELOLAAN BARANG MILIK … 3) penataan sistem pengelolaan barang milik daerah, 4) Pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengingat pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah maka pengelola barang milik daerah perlu melakukan pengorganisasian dengan baik. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel; b. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 … Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 … Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a dan angka 22 Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara ... Dec 18, 2015 · Permenkeu 78/2014 mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Ketentuan Umum . Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara Bagi Pengguna Barang (Blended Learning) Keuangan Umum. Video kali ini adalah lanjutan dari pembahasan mengenai Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara oleh Bapak Koko Inarto, Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Denpasar. Barang Milik Daerah (21) Barang Milik Negara (120) Bea dan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 … Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a dan angka 22 Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara ... Dec 18, 2015 · Permenkeu 78/2014 mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Ketentuan Umum . Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan